Ercham

Hidup dan Matiku Hanya Untuk Allah

Guru Honorer Non APBD/APBN

Komisi II DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Badan Kepegawaian Negara hari Senin, 29 November 2010 membahas masalah verfikasi dan validasi tenaga honorer dan penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang P…enyelesaian Pengangkatan Tenaga Honorer. Menneg PAN & RB E.E Mangindaan mengatakan bahwa proses verfikasi dan validasi tenaga honorer dilakukan secara bertahap, baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota. Tahap pertama dimulai tanggal 11 – 20 Oktober 2010 pada 11 Provinsi (NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur). Tahap kedua dimulai tanggal 25 Oktober 2010 – 2 November 2010 pada 14 Provinsi (Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jambi, Maluku, Selawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara), dan tahap ketiga dilakukan pada tanggal 22 November – 1 Desember 2010 pada 6 Provinsi (Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, dan NTT). Menneg PAN & RB berpendapat bahwa masalah pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS perlu segera diakhiri agar ke depan pengangkatan PNS akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU yang pada intinya menyatakan bahwa pengangkatan pegawai negeri harus dilakukan secara professional sesuai dengan kompetensi, adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Hal ini sesui dengan rencana penataan SDM Aparatur Negara dalam Grand Design Reformasi Birokrasi. Kebijakan Formasi dan Pengadaan/Rekrutmen PNS Tahun 2010 telah ditetapkan melalui Surat Menteri Negera PAN & RB Nomor: B/1654/M.PAN-RB/7/2010. Kebijakan tambahan formasi pengadaan CPNS tahun 2010 sejumlah 300.000 diperuntukan bagi instansi [pusat berjumlah 75.000 dan instansi daerah berjumlah 225.000 (untuk formasi pelamar umum dan honorer). Pelaksanaan rekrutmen PNS harus sesuai dengan PP No. 98 Tahun 2000 jo. PP No. 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan PNS. Penetapan TMT pengangkatan CPNS untuk CPNS instansi Pusat ditetapkan per tanggal 1 Oktober 2010, sedangkan pengangkatan CPNS Daerah ditetapkn per tanggal 1 Januari 2011. Kepala BKN Edy Topo Ashari mengatkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010 BKN telah menerima inventarisasi data tenaga honorer kategori I yang terdiri dari instansi pusat sebanyak 60.266, instansi daerah 92.044 (total: 152.310). Proses verifikasi dan validasi data tenaga honoer dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pertama tanggal 11 – 22 Oktober 2010, tahap kedua tanggal 25 Oktober – 3 November 2010, dan tahap ketiga tanggal 22 November – 3 Desember 2010. Terkait dengan masalah tidak diakomodirnya tenaga honorer Tenaga Lapangan Pendidikan Masyarakat/Dimas (TLD) DKI Jakarta oleh Sekretaris Daerah dan BKD DKI Jakarta sesuai dengan SE Menneg PAN & RB No. 5 Tahun 2010 dan berlarut-larutnya penyelesaian tenaga honorer teranulir Jawa Tengah, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM mengatakan bahwa Menneg PAN dan BKN harus tegas, apakah tenaga honorer TLD DKI Jakarta dan tenaga honorer teranulir Jawa Tengah masih dapat diangkat menjadi PNS atau tidak. Hal ini penting agar para tenaga honorer tersebut tidak berharap-harap untuk diangkat menjadi PNS. Bapak Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM juga menyoroti masalah reformasi birokrasi seperti yang pernah diminta Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ketika kasus Gayus Tambunan mencuat dan Sri Mulyani merasa terpojok, Sri Mulyani menginstruksikan agar dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaan 15.000 pegawai pajak soal SPT pajak dan LHKPNnya, ternyata tidak berjalan dengan baik karena tidak diwajibkan. Untuk itu Bapak Basuki minta kepada Menneg PAN & RB agar membuat peraturan untuk memeriksa kekayaan semua pejabat penyelenggara negara, termasuk anggota DPR RI. Menanggapi pertanyaan Bapak Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM tersebut, Menneg PAN & RB E.E Mangindaan mengatakan bahwa untuk tenaga honoer teranulir Jawa Tengah masuk dalam kategori II SE Menneg PAN & RB Nomor 5 Tahun 2010. Apabila memenuhi persyaratan PP No. 48 Tahun 2005 jo. PP No. 43 Tahun 2007 mereka juga akan diproses untuk diangkat menjadi CPNS. Untuk masalah pemeriksaan kekayaan pejabat, Menneg PAN mengatakan bahwa sudah ada aturan dan mekanisme pemeriksaannya. Sedangkan terkait dengan tenaga honorer TLD DKI Jakarta, Kepala BKN Edy Topo Ashari mengatakan bahwa tenaga honorer bahwa apabila memenuhi syarat, mereka juga akan diproses untuk diangkat menjadi CPNS. Selain itu, Bapak Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM juga mendesak Kemenneg PAN & RB agar memasukan prinsip Konvensi PBB dalam melawan korupsi yang telah diratifikasi pada Tahun 2006 yaitu Illicid enrichment (kekayaan yang tidak sesuai dengan penghasilan).
Sumber : http://ahok.org/dpr/rdp-komisi-ii-dpr-ri-dengan-menneg-pan-dan-bkn/

Kepada Bapak/Ibu guru dan karyawan yang masih menjadi honorer/guru tidak tetap di sekolah negeri korban PP 48 atau PP 43. Ayo dukung pengesahan PP tentang pengkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Apapun wadah/forum (Sekolah/Instansi Pemerintah) anda. Mari Gabung!!!!

Bagi Bapak/Ibu/Saudara di luar Sekolah Negeri jika berminat mendukung, kami sampaikan terima kasih.

Bagi Bapak/Ibu/Saudara yang berkerja di Instansi Pemerintah, pada PP yang dimaksud juga termasuk didalamnya. Oleh karena itu mari kita tingkatkan jumlah pendukung group ini
http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=186884967556

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: